Serukan Pernyataan Sikap Selamatkan Demokrasi, Civitas Akademika Unmul Kumpul di Halaman Rektorat

SAMARINDA – Civitas Akademika Universitas Mulawarman (Unmul) menyampaikan pernyataan sikap menyoroti lemahnya demokrasi Indonesia. Mulai dari putusan cacat etik Mahkamah Agung (MK) yang memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparat negara yang menggadaikan netralitas, pengangkatan pejabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keberpihakan dan ikut pemenangan Presiden dalam pemilihan Presiden yang membahayakan demokrasi.

Pernyatan ini bertajuk “Lawan Tiran Kekuasaan, Selamatkan Demokrasi” yang dihadiri puluhan civitas akademika termasuk dosen dari berbagai fakultas, perwakilan dari organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa, dilaksanakan di halaman rektorat Universitas Mulawarman, Kamis (07/02/2024) sore.

Kegiatan ini menindaklanjuti konsolidasi besar civitas akademika Unmul pada (05/02/2024) dan audiensi bersama pihak pejabat internal kampus (06/02/2024) lalu. Hasil audiensi menetapkan bahwa hari ini tanpa membawa lembaga universitas, akademika Mulawarman menyatakan sikap sebagai sivitas akademika sebagai berikut:

1. Selamatkan demokrasi, hentikan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi.
2. Presiden tidak boleh memihak, stop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan Presiden untuk anak dan keluarganya.
3. Meminta kepada seluruh aparatur negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam momentum elektoral 2024 ini. Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu.
4. Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.
5. Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan.

Saat ditemu, Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unmul, 𝐕𝐞𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐅𝐞𝐛𝐛𝐲 𝐎𝐥𝐚 𝐃𝐞𝐨 mengatakan demokrasi di Indonesia sudah tidak netral lagi dan yang menjadi dalang adalah pimpinan negara sendiri, sebagai akademisi ia mengatakan pemimpin harus netral, terutama dalam kondisi politik saat ini.

“Kita menyoroti demokrasi Indonesia yang sekarang sudah tidak netral lagi, siapa yang menjadi dalang penyebab semua ini yaitu pimpinan negara kita sendiri, Presiden. Sebagai akademisi, kita tahu pemimpin harus mengambil sikap seharusnya, yaitu netral terutama dalam kondisi politik sekarang ini, di masa masa pemilu,” ujar Febby.

Febby menjelaskan kegiatan ini akan terus berlanjut sebagai bentuk dari kepedulian dan rasa kemanusiaan civitas akademika Unmul dan akan menggandeng kampus yang ada di Kalimantan Timur.

“Kegiatan seperti ini akan terus berlanjut dan kita akan tetap terus mengawal dan kami menginisiasi suapaya bentuk dari kegiatan ini lebih besar, BEM KM Unmul pasti mampu menggandeng kampus yang ada di Kaltim, karena ini bukan hanya permasalah di lingkup universitas, tapi ini permasalahan berskala nasional,” jelas Febby.

Febby berharap semua kalangan paham politik dan mengambil sikap yang sama agar netralis demokrasi Indonesia tetap terjaga dan pejabat elit politik yang secara sengaja dan terang-terangan melakukan pelanggaran tidak terus berkelanjutan.

“Semoga semua kalangan melek politik, mengambil sikap yang sama seperti yang dilakukan oleh civitas akademika Unmul terkhusus kampus yang ada di Kaltim, karena ketika kita sudah berani mengambil sikap, maka pejabat elit politik diluar sana yang secara sengaja dan terang-terangan melakukan pelanggaran tentu akan merasa dirinya tidak diterima, dan tidak berkelanjutan untuk menyalahi wewenang,” pungkasnya. (ana/jalia).