DPPKB Kutim Matangkan RKPD 2026, Fokus pada Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan menggelar Forum Perangkat Daerah yang diprakarsai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), pada Senin, 21 April 2025. Forum ini menjadi langkah awal untuk merumuskan arah kebijakan strategis daerah, dengan menitikberatkan pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Forum bertema “Memperkokoh Transformasi Pembangunan Berkesinambungan dengan Memastikan Pemenuhan Dasar, Infrastruktur, Sarana Prasarana Penunjang, dan Regulasi Pendukung” ini diikuti oleh berbagai perangkat daerah, termasuk Bappeda, Brida, Dinsos, RSUD Kudungga, hingga DPPPA.

Plt Sekretaris DPPKB, H. BB Partomuan, yang mewakili Kepala DPPKB Kutai Timur, Achmad Junaidi B, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menyelaraskan program prioritas. Ia juga mengingatkan perlunya evaluasi terhadap RKPD tahun sebelumnya demi perbaikan di masa depan.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan sistematis dan realisasi potensi daerah secara berkesinambungan, selaras visi-misi Bupati Kutai Timur,” ucap BB Partomuan dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa inovasi dan seleksi ketat terhadap usulan pembangunan sangat dibutuhkan agar sasaran strategis benar-benar tercapai.

“Inovasi daerah adalah keharusan untuk kemajuan. Setiap usulan pembangunan harus diidentifikasi dan diseleksi secara ketat agar terget strategis tercapai,” ujarnya yang kerap dipanggil Haji BB.

Rangkaian kegiatan forum mencakup pemaparan program kerja masing-masing bidang, diskusi, serta penyampaian masukan dari peserta. Rapat diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap penyusunan RKPD 2026.

Melalui forum ini, Pemkab Kutim berupaya memperkuat pondasi kebijakan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat serta adaptif terhadap dinamika daerah. (RH)