Infrastruktur hingga Diversifikasi Ekonomi Dapil 4 Kutim Jadi Fokus Kristian Harmadi

KUTAI TIMUR – Kristian Harmadi, anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), telah menetapkan prioritas kerjanya sebagai wakil rakyat baru di Dapil 4 Kutim. Fokus utamanya adalah pada pembangunan infrastruktur dan diversifikasi ekonomi yang dianggap krusial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Kristian, yang baru saja menjalani masa penyesuaian di DPRD Kutim, menegaskan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda utamanya. Ia menyoroti kondisi jalan antar kecamatan dan desa di Dapil 4 yang masih banyak membutuhkan perhatian.

“Masih ada beberapa desa yang sulit diakses karena infrastruktur jalan yang belum memadai. Jika boleh memilih, tidak ada lagi jalan yang seperti itu. Pemerataan infrastruktur ini harus segera diwujudkan untuk memperlancar aktivitas dan perekonomian warga,” ujar Kristian.

Selain itu, Kristian juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi di Kutim, terutama dengan tidak hanya bergantung pada sektor perkebunan sawit. Meskipun perkebunan sawit mendominasi wilayah Dapil 4, ia berpendapat bahwa potensi lain perlu dikembangkan agar perekonomian daerah lebih berkelanjutan.

“Kita harus mengantisipasi potensi risiko dengan tidak hanya bergantung pada satu sektor. Khususnya di sektor pertanian, harus menjadi perhatian serius. Ini penting untuk memastikan ekonomi tetap stabil meski terjadi gejolak di sektor perkebunan sawit,” jelas Kristian.

Sebagai mantan kepala desa di Kecamatan Wahau, Kristian memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan latar belakang tersebut, ia berharap dapat berkontribusi lebih dalam di Komisi C, yang menurutnya relevan dengan program pembangunan infrastruktur dan pertanian.

“Saya tertarik untuk terlibat lebih jauh di Komisi C, di mana saya bisa mendorong program-program yang ingin saya dorong,” ungkapnya.

Terkait hilirisasi produk sawit, Kristian mendesak agar pemerintah Kutim mempertimbangkan pembangunan pabrik turunan sawit seperti pabrik minyak goreng, untuk meningkatkan nilai tambah bagi daerah.

“Wilayah kita memiliki kebun sawit yang luas, namun selama ini kita hanya mengelola CPO. Pemerintah harus mempertimbangkan untuk membangun pabrik turunan sawit di Kutim,” katanya.

Sebagai petani sawit sendiri, Kristian juga melihat tantangan yang dihadapi oleh petani swadaya, terutama saat harga sawit melonjak namun pabrik menolak membeli. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan para petani sawit swadaya di wilayahnya.

“Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada petani sawit swadaya, termasuk mempertimbangkan pembangunan pabrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri,” pungkas Kristian.(*).

Penulis : One/im